Perlawanan Petani Urut Sewu

RIBUAN petani di sepanjang pesisir selatan Kabupaten Kebumen yang tergabung dalam Forum Paguyuban Petani Kabumen Selatan (FPPKS) melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kebumen, Kamis (14/5). Aksi ribuan petani yang berasal empat desa di dua kecamatan yakni Desa Setrojenar, Brecong Kecamatan Buluspesantren dan Desa Entak serta Desa Petangkuran Kecamatan Ambal itu menolak daerah urut sewu dijadikan lokasi latihan dan uji senjata berat oleh TNI AD.

Massa aksi yang didukung elemen dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kebumen, Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) dan didampingi LBH YAPHI itu menyampaikan aspirasi terkait sengketa lahan antara TNI AD dengan warga yang belum mencapai titik temu.

Dalam pernyataan sikapnya, massa yang diklaim diikuti oleh 2.500 orang itu, menuntut kepada Pemkab dan DPRD Kebumen seta semua instansi terkait untuk mengambil langkah kebijakan untuk menutup pusat latihan TNI AD di wilayah urut sewu.

Para petani juga menolak uji coba senjata berat di urut sewu, menolak rencana penyempurnaan tata ruang dan tata wilayah Kebumen yang menjadikan wilayah urut sewu sebagai wilayah pertahanan dan keamanan. Dinas Penelitian dan Pengembangan (Dislitbang) TNI AD didesak segera memindahkan bangunan yang berada di atas tanah milik petani.

Ketua FPPKS Seniman didampingi koordinator aksi Paryono menjelaskan aksi para petani tersebut merupakan reaksi atas tindak lanjut dari Pemkab Kebumen menyelesaikan sengketa terkait tanah di daerah pesisir itu. Sebelumnya, perseteruan TNI AD dengan warga memanas saat TNI AD melarang warga mendirikan gapura yang dijadikan pintu masuk Pantai Setrojenar.

Kondisi tersebut diperparah dengan pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agustadi SP saat melakukan ujicoba Alat Utama Sistim Senjata (Alutsista) di Dislitbang TNI AD. Pada waktu itu, KSAD menegaskan akan melakukan pematokan kembali wilayah latihan TNI antara Sungai Wawar hingga sungai Luk Ulo yang sebelumnya patok dirusak warga. Jika warga mencabut patok di daerah pesisir, TNI akan ditindak tegas.

"Latihan dan pengujian senjata berat yang dilakukan TNI mengakibatkan kerusakan tanaman milik petani. Sedangkan TNI seolah tutup mata atas kerugian yang dialami petani," kata Seniman di sela-sela aksi.

Aksi yang berlangsung mulai pukul 09.00 hingga pukul 13.00 itu berjalan cukup tertib. Rombongan warga yang diangkut sekitar 20 truk tersebut memulai aksinya di Jalan Soetoyo. Massa aksi yang mendapat kawalan ketat dari anggota Polres Kebumen dan Satpol PP itu kemudian melakukan aksi long march mengelilingi alun-alun dan berhenti persis di depan kantor kompleks Setda Kebumen.

Sepanduk bertuliskan "Stop Latihan TNI di Urut Sewu" dibentangkan di barisan paling depan massa. Para peserta aksi juga membawa berbagai poster, antara lain bertuliskan "Petani Bukan Tumbal Keamanan", Bikin lapangan Tembak Kok Rampas Hak Rakyat", "Petani Butuh Tanah Bukan Senjata" dan sejumlah poster lainnya yang intinya penolakan keberadaan pusat latihan TNI di kawasan itu.

Secara bergantian mereka melakukan orasi. Bahkan dalam aksi tersebut juga dilakukan pembacaan tahlil. Di tengah-tengah doa, nuansa haru menyelimuti para petani. Tidak sedikit para peserta aksi terutama kaum perempuan yang menangis saat dilantunkan doa. Satu orang peserta yang pingsan karena kelelahan.

Sementara itu, sejumlah perwakilan petani diterima audiensi dengan para wakil rakyat dan Pemkab Kebumen di gedung DPRD. Mereka ditemui langsung oleh Bupati Kebumen KH M Nashirudin al Mansur dan jajaran Muspida. Antara lain, Kapolres Kebumen AKBP Drs Ahmad Haydar MM, Komandan Kodim 0709 Letkol Inf Sidhi Purnomo, Ketua DPRD H Probo Indartono SE MSi. Tampak juga Kepala Perwakilan Dislitbang TNI AD Mayor Inf Kusmayadi.

Dalam kesempatan itu, Bupati KH Nashirudin menyampaikan, pada prinsipnya pihaknya menampung aspirasi dari warga. Namun persoalan antara warga dan TNI tidak bisa diselesaikan di tingkat daerah. Melainkan harus diselesaikan sampai tingkat pusat. Namun pihaknya berjanji akan membentuk tim untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Meski menerima alasan dari Pemkab Kebumen, sejumlah perwakilan petani menuntut, selama persoalan itu belum diselesaikan, mereka meminta pihak TNI AD tidak melakukan aktivitas di kawasan urut sewu.***